Tim Kejati Jabar Dalami Dugaan Korupsi PDAM Tirtawening

0
16

Bandung, – sergapreborn

Tim Kejaksaan Tinggi Jabar sedang melakukan pendalaman atas kasus dugaan korupsi di PDAM Tirtawening. Hal ini dijelaskan Kasi Penyidikan Daniel De Rozari, SH MH, Kasi Penuntutan Erwin, SH MH, Kasi A, Rahmawan Hari Widodo, SH MH dari jajaran Asisten Pidana Khusus Kejati Jabar saat menerima audiensi LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, Distrik Kota Bandung, Kamis (11.7).

“Perkembangan laporan pengaduan PDAM Tirtawening saat ini sedang dalam proses pendalaman oleh tim di bidang Tindak Pidana khusus dan telah melakukan klarifikasi kepada pihak terkait. Selain itu tim masih berkoordinasi dengan bidang Datun (Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara-red.) Kejati Jabar yang melakukan pendampingan terhadap kegiatan tersebut,”jelas Kejati.

Setelah diberitakan Japos.co pada tanggal 15 Mei 2019 banyak pihak mempertanyakan dugaan korupsi di proyek Instalasi Pengolahan Air di Cikalong, Kabupaten Bandung yang menelan anggaran Rp. 63 miliar. Proyek yang baru mencapai progres fisik 50 % itu akhirnya diputus kontrak pada Februari lalu.

Proyek yang dibangun di 3 titik bernilai Rp. 63 miliar itu kini dibiarkan terlantar dalam progres fisik 50%. Kontraktornya PT. KP disebut-sebut tak mampu meneruskan pengerjaan. Bahkan upah para pekerja yang rata-rata warga setempat tak dibayar selama 2 bulan sehingga warga melakukan unjuk rasa. Anehnya di lokasi proyek masih terpasang papan nama proyek yang tidak mencantumkan nilai dan sumber anggarannya. Lebih aneh lagi juga terpampang plang Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Sumber Japos.co yang layak dipercaya mengatakan tersungkurnya kontraktor dalam melaksanakan proyek tersebut karena memang digerogoti sejak awal.

“Proyek itu sudah menjadi bancakan dari awalnya. Oknum PDAM Tirtawening sudah meminta fee 20%. Bahkan saat sebelum kontraktor meninggalkan pekerjaan yang baru 50%, direksi memerintahkan agar dibayar 80%. Termen I dibayar 40% kepada kontraktor jelang keberangkatan direksi, walikota, dan anggota DPRD ke Jepang. Termen II sebesar 40% dicairkan menjelang pensiunnya Direktur Air Minum Desember 2018. Khusus pembayaran termen II ini tidak untuk kontraktor. Uang sekitar sebesar Rp. 25 miliar itu dengan nekatnya dibagikan kepada orang-orang yang terlibat proyek. Bahkan keberangkatan umroh walikota Bandung beserta keluarga dan keluarga direksi menggunakan SPJ atas nama karyawan PDAM Tirtawening. Jumlah rombongan umroh 60 orang berangkat tanggal 12 Februari 2019 lalu. Berangkatnya walikota dan rombongan ke Jepang juga menggunakan SPJ atas nama karyawan, ”ungkap sumber baru-baru ini.

Tudingan miring ini tentu saja dibantah PDAM Tirtawening. Kendati membantah ada kutipan sebesar 20%, Direktur Utama PDAM Tirtawening, Soni Salimi mengakui adanya permasalahan di proyek IPA Cikalong.

“Pihak kontraktor tidak mampu menyelesaikaan proyek tersebut sesuai aturan yaaa… kita putus kontrak. Sekarang sedang dihitung semua oleh BPKP. Setelah ada hitungan itu kita akan tender ulang melanjutkannya”, ujar Soni kepada Japosco, di ruang kerjanya saat itu.

(Yani)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here