Pemuda LIRA Jabar Minta Sekolah SDN Jatiwinaya Penerima DAK Jaga Kualitas Bangunan

0
26

Subang-sergapreborn

Ketua Pemuda Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Provinsi Jawa Barat Didit
Memonitor pembangunan rehabilitasi SD Negri Jatiwinaya Kecamatan Patokbeusi,Kab.Subang melaksanakan pembangunan DAK tahun anggaran 2019 dimulai 6 Juli sampai rencana pengerjaan 3 Desember yang dilaksanakan secara swakelola oleh panitia pembangunan sekolah SD Negri Jatiwinaya dengan dana bantuan 630 Juta untuk 6 ruang kelas tersebut.

Lanjut,Ketua Pemuda LIRA Jabar Didit menyampaikan kepada pihak panitia pembangunan sekolah (P2S) bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dalam melaksanakan program tersebut.

Didit menambahkan, penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan bertujuan agar pekerjaan dalam pembangunan gedung sekolah berkualitas.

Jadi,penerima dana yang ditransfer APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). dalam hal ini kepala sekolah SD Negeri Jatiwinaya ,Kec.Patokbeusi selaku penanggung jawab atau pengguna anggaran dan melaporkan pertanggung jawaban kepada dinas terkait.

Sejatinya pihak P2S menjaga kualitas bangunan pekerjaan harus betul betul dapat dipertanggung jawabkan, sehingga hasilnya bisa dinikamati oleh siswa dengan baik terlebih jika pekerjaan kualitasnya baik maka hasilnya juga akan baik,” ucapnya.

Dia berharap dana yang bersumber dari DAK dikerjakan sesuai spek yang sudah ada, sehingga hasilnya lebih maksimal.

Untuk diketahui, sudah semestinya disekolah yang mendapatkan DAK dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional mengacu pada prosedur pelaksanaan DAK bidang pendidikan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) yakni DAK bidang pendidikan, yang fungsinya menurut aturan pemerintah bertujuan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan karena jumlah bantuan yang bernilai ratusan juta, dan secara nasional berjumlah 9 (sembilan) triliun merupakan godaan yang amat besar bagi mereka yang berkecimpung di dalamnya_ karena yang menjadi permasalahan, DAK ini disalurkan dari pusat ke daerah dengan tujuan akhir ke satuan pendidikan, yaitu sekolah, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah sebagai penanggung jawab administratif tertinggi pada satuan pendidikan tersebut merupakan penanggung jawab terakhir penggunaan DAK, namun karena posisi mereka yang paling terakhir inilah yang terkadang melahirkan “Musibah” bagi mereka, karena oleh pihak-pihak tertentu yang sebagian besar di atas mereka, DAK dipermainkan sekehendak hati dengan tanggung jawab penuh berada di pundak Kepala Sekolah serta Komite Sekolah.

Kepada siapa saja yang bersentuhan dengan program DAK, baik tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, bahkan tingkat sekolah? bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan dana ini di tingkat satuan pendidikan ? Apakah pembelanjaan harus dilaksanakan secara penunjukan langsung, pemilihan langsung, atau bahkan pelelangan umum ?
Saya yakin mereka masih banyak yang bingung dengan jawabannya, terus apakah mereka tahu mengenai prinsip-prinsip swakelola?

Selanjutnya pertanyaan besar saya yaitu “Apakah pemanfaatan DAK bidang pendidikan harus dilaksanakan melalui tata cara pengadaan yang membutuhkan penyedia barang/jasa atau menggunakan prosedur pembelian langsung ?”

Dasar Hukum

Ada beberapa dasar hukum terhadap program DAK bidang pendidikan ini, dan dasar hukum inilah yang menjadi pokok perhatian utama untuk menjawab pertanyaan di atas.

1. Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 Pasal 49 ayat 3, Pasal 53 ayat 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang (UU) No. 9 Tahun 2009 Pasal 4 ayat 1, Pasal 40 ayat 5 tentang Badan Hukum Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
Pasal 83 ayat 1
4. Keputusan Presiden (Keppres) No 80 Tahun 2003 Pasal 39 ayat 2 Lampiran I Bab III, A, 2, C, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2009 Pasal 33 ayat 1, Pasal 33 ayat 6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, bahkan Pasal 33 ayat 7 menentukan: Pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara swakelola oleh sekolah selaku penerima hibah dengan melibatkan Komite Sekolah.”
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010, Pasal 3, bahkan Lampiran 1, II, C, 7 menentukan: _DAK bidang pendidikan diberikan secara langsung dalam bentuk hibah kepada satuan pendidikan (SD/SDLB dan SMP) dan dilaksanakan secara swakelola, dengan melibatkan Komite Sekolah dan partisipasi masyarakat di sekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah (MBS)_.
7. Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) No. 698/C/KU/2010 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan
8. Permendikbud No 8 tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional DAK fisik bidang pendidikan

Prosedur Pengadaan pada DAK

Bagaimana DAK Bidang Pendidikan kaitannya khusus dalam pengadaan barang/jasa dan bagaimana tataran teknisnya?

1 DAK bidang pendidikan adalah HIBAH yang diberikan kepada sekolah (UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 9 Tahun 2009, dan PP No. 48 Tahun 2008)
2. Sekolah berhak untuk mengelola dana hibah secara MANDIRI sesuai dengan aturan pemberi hibah (UU No. 20 tahun 2003 dan Permendagri No 20 Tahun 2009)
3. Pengelolaan dana hibah dilaksanakan secara SWAKELOLA (UU No. 20 Tahun 2003, Keppres No. 80 Tahun 2003, Permendagri No. 20 Tahun 2009, dan Permendiknas No. 5 Tahun 2010)

Apakah makna dari Swakelola itu?

Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri (Keppres No. 80 tahun 2003 Pasal 39 Ayat 1)

Apakah Swakelola harus menggunakan metode pengadaan sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003, yaitu lelang/seleksi umum, lelang/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung, atau penunjukan langsung ?

Yang harus diperhatikan baik-baik adalah, swakelola itu terdiri atas 3 jenis, yaitu:
(Setiap jenis swakelola mengambarkan institusi penyelenggara)

1. Swakelola oleh pengguna barang/jasa
2. Swakelola oleh instansi pemerintah lain non swadana
3. Swakelola oleh penerima hibah.
(Pengertian lebih detail dapat dilihat pada Lampiran 1 Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab III, A, 2, a sampai c)

Bagaimana posisi DAK Bidang Pendidikan ini ?

Melihat dasar hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa _DAK Bidang Pendidikan masuk pada 2 pengertian Swakelola, yaitu swakelola jenis ke 2 dan swakelola jenis ke 3 berdasarkan penerimanya.

1. Penerima DAK Bidang Pendidikan yang berupa Institusi Negeri, seperti SD/SDLB dan SMP Negeri Swakelola oleh pengguna barang/jasa dan swakelola oleh instansi pemerintah lain non swadana harus menggunakan metode pengadaan sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003 apabila di dalam proses swakelola terdapat pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan oleh panitia_
Namun, yang menjadi kendala adalah pada proses pengadaan harus dilaksanakan oleh panitia/pejabat pengadaan, sedangkan sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 10 Ayat (4) butir (f), bahwa salah satu persyaratan panitia/pejabat pengadaan adalah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.
Patut diketahui, penerima DAK bidang pendidikan ini adalah sekolah yang sudah bisa dipastikan banyak yang belum memiliki tenaga bersertifikat pengadaan barang/jasa
2. Penerima DAK Bidang Pendidikan yang berupa institusi masyarakat, seperti SD/SDLB dan SMP Swasta_
_SD/SDLB dan SMP swasta termasuk ke dalam Swakelola jenis ke 3 yang menurut Lampiran I Keppres No 80 Tahun 2003 Bab III, A, 1, c adalah jenis swakelola yang proses pengadaan barang, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan, dilakukan sendiri oleh penerima hibah_.
( Disini terlihat dengan jelas bahwa berapapun nilai pengadaannya, maka proses pengadaannya dilaksanakan sendiri oleh penerima hibah )

Penerima hibah tidak bisa seenaknya membelanjakan dana yang diperoleh dari program DAK bidang pendidikan, karena sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2009, tanggung jawab berada di pundak Kepala Sekolah dan Komite Sekolah_ untuk membelanjakan dana sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.

Dalam pelaksanaannya, Sekolah wajib melibatkan Komite Sekolah dan Masyarakat Sekitar Sekolah sesuai dengan Permendiknas No. 5 Tahun 2010.
Jadi, tidak ada penunjukan langsung, pemilihan/seleksi langsung, pelelangan/seleksi umum dalam proses DAK bidang pendidikan di sekolah pada jenis swakelola ini, tidak diperbolehkan menyerahkan pekerjaan kepada sebuah perusahaan atau institusi di luar sekolah, karena proses swakelola oleh penerima hibah

(Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here