Pemda Subang Gelar Bintek Penyusunan Produk Hukum Daerah

0
733

SUBANG,(sergapreborn.id) – Dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman teknis dalam penyusunan produk hukum daerah pada ASN perangkat daerah kabupaten Subang agar terencana sistematis dan terpadu sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Subang mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) penyusunan produk hukum daerah tahun 2018 di Ciater. Selasa (17/4/18).

Laporan panitia H. Yoyon Karyono, SH, MH mengatakan bahwa bimtek tersebut diikuti sebanyak 50 peserta dari tiap-tiap perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Subang.

Tujuan bimtek tersebut supaya peserta mampu dalam mengimplementasikan teknis penyusunan produk hukum daerah ini pada perangkat daerahnya masing-masing.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Subang Bqmbang Suhendar, S.IP  dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan bimtek penyusunan produk hukum daerah Kabupaten Subang tahun 2018 ini.

Bimtek penyusunan produk hukum daerah kabupaten Subang tahun 2018 ini bertujuan dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam teknis penyusunan produk hukum daerah sehingga proses penyusunan produk hukum daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-undang no. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan Mendagri No. 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah  sehingga penyusunan produk hukum daerah dapat dipertanggung jawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan demikian produk hukum daerah sebagai regulasi yang digunakan sebagai dasar hukum dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Subang.

Oleh karena itu melalui kegiatan Bimtek penyusunan produk hukum daerah ini, peserta diharapkan mampu menyusun materi muatan dalam rancangan produk hukum daerah yaitu berupa Raperda, Perkada dan keputusan Bupati, mampu menganalisa atau mengkaji serta mengharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bimtek ini menghadirkan narasumbet untuk menyampaikan materi-materi seperti dr. Ujang Charda D., S.H, MH dengan materi pembentukan produk hukum, dari Kanwil Hukum Kementrian Hukum dan HAM RI Jawa Barat dengan materi penyusunan naskah akademik dan dari Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat dengan materi fasilitas, evaluasi dan pembatalan Petda/Perkafa serta Noreg Raperda.

(Dit/Eka – Sergap)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here