MPR RI dan GBHN

0
128

Jakarta, 23 Juli 2019  – SERGAPreborn.id.

Melalui Jaringan Pribadi WhatsApp pada Hari Selasa, 23 Juli 2019. Agun Gunandjar Sudarsa ( Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ) menyampaikan Rilis Untuk Media SERGAPreborn.id. sebagai berikut :

MPR RI dan GBHN

MPR RI Pasca amandemen UUD 1945 tahun 1999 sd 2002, tidak lagi menjadi Lembaga Tertinggi Negara yg memiliki kewenangan memilih Presiden/Wakil Presiden dan Garis Garis Besar Haluan Negara

Yang tertinggi bukan lagi lembaga MPR, yg tertinggi adalah UUD, demikian pasal 1 ayat (2) hasil amandemen.

Yang tertinggi adalah Hukum, UUD 1945 adalah Hukum tertinggi, yg menjadi pucuk dan puncak pengaturan penyelenggaraan pemerintahan negara. Pasal 1 ayat (3) menegaskan hal itu yg berbunyi : Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Dibawah UUD adalah UU, adapun Ketetapan MPR yg masih ada sebatas hanya utk Tap no 1 tahun 2003 yg dinyatakan masih berlaku.

Utk itu kebutuhan GBHN tdk harus selalu dimaknai kehadirannya melalui Ketetapan MPR RI.
Karena sesungguhnya MPR tdk lagi berkewenangan utk membuat ketetapan. Kalau tetap pilihannya seperti itu, harus diawali terlebih dahulu melalui amandemen UUD.

Saya lebih memilih bukan dalam bentuk Ketetapan MPR, akan tetapai dapat melalui Undang Undang.

Yg pengerjaanya melalui Kajian Konstitusional MPR atas pasal pasal UUD yg dilaksanakan oleh lembaga lembaga negara.

GBHN adalah turunan pertama dari UUD yg memuat aturan lebih detail dari pasal2 yg ada dalam UUD yang menjadi arah dan pedoman dalam mencapai Tujuan Negara sebagaimana dirumuskan pembukaan UUD 1945.

GBHN Wajib dilaksanakan oleh oleh Presiden dan semua Lembaga Negara sebagai panduan pelaksanaan penyelenggaraan negara yg setiap tahunnya dilaporkan dalam sidang tahunan MPR.

GBHN bukan program kerja pemerintahan negara,
GBHN adalah haluan negara dalam garis2 besar yg memuat prinsip dasar pelaksanaan pasal2 dalam UUD 1945 utk jangka waktu panjang, stidaknya bisa dirancang utk 100 tahun Indonesia merdeka (2045).

Dalam asumsi saya jumlah pasal yg dimuat dalam GBHN tdk terlampau banyak,
Setidaknya 3 kali jumlah pasal UUD. Karena hanya memuat prinsip2 dasar saja. ( contoh pasal 33, dalam hal investasi di era global, harus dirumuskan secara jelas dan tegas ttg aturan “sebesar besarnya utk rakyat”).

Untuk hal tsb , agenda kerja yg dapat dilakukan oleh MPR diantaranya :

1. Dalam satu petama melakukan kajian2 konstitusional thd pelaksanaann Pasal2 UUD, setidaknya dpt dibagi dlm beberpapa bidang. Bidang Politik, Bidang Ekonomi, Bidang Hukum, Bidang Agama, Sosial san Budaya , dan bidang Pertahanan dan Keamanan.

Yang dikaji adalah sejumlah UU yg sdh ada selama ini sesuai dengan Bidang masing2.

2. Tahun kedua pengujian dan pemantapan naskah GBHN hasil kajian MPR di tahun pertama.

3. Tahun ketiga, GBHN yg sudah diputuskan dalam sidang tahunan MPR ini, menugaskan kepada DPR dan Pemerintah dengan melibatkan DPD utk membahas dan memutuskannya menjadi UU GBHN.

4. Tahun keempat Pelaksanaan GBHN oleh Penyelenggara Negara, Presiden dan semua Lembaga Negara.

5. Tahun kelima pelaksanaan dan evaluasi utk perbaikan 5 tahun selanjutnya, melalui sidang MPR Diakhir masa jabatan.

Kekuatan Hukum GBHN,
Sangat kuat, UU adalah peraturan perundang undangan satu tingkat dibawah UUD 1945.
Dimana Presiden/wakil presiden bersumpah/Berjanji : Akan melaksanakan UUD, UU dan segala peraturan dengan selurus lurusnya.

UU tentang GBHN yg dirancang utk kebutuhan 100 tahun Indonesia emas inilah, yg akan menjadi arah dan pedoman bagi semua penyelenggara negara dalam melaksanakan segala kewenangan konstitusionalnya.

Padang, 22 Juli 2019
Agun Gunandjar Sudarsa
Ketua FPG MPR RI.

Liputan Khusus SERGAPreborn.id. (Heri Hernawan, Ir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here