Mantan Direktur LBH Makassar: Langkah Hukum DIAmi Omong Kosong

0
598
Foto : Advokat senior, Hasbi Abdullah mengunjungi Redaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Makassar, Sulsel, Sabtu (28/4/2018) malam.

MAKASSAR (sergapreborn.id) – Mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar Hasbi Abdullah menilai langkah hukum dan perlawanan hukum yang ditempuh kubu Danny Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi) hanya omong kosong belaka.

Hasbi Abdullah yang juga termasuk Tim Hukum Pasangan Munafri Arifuddin-Indira Mulyasari (Appi-Cicu) itu menilai upaya mantan incumbent Pilwali Makassar 2018 ini hanya sebatas pemanis bibir bagi pendukungnya. Berita yang dilansir koran sergap dari tribun makassar mengatakan, “Mengapa omong kosong atau imajiner? Karena ini semata-mata hanya untuk memberikan harapan palsu kepada para pendukungnya, padahal secara kepastian hukum sudah final,” tegas Hasbi didampingi kuasa hukum Appi-Cicu lainnya, Hendra, di Makassar, Rabu (2/5/218) malam.

Menurut Hasbi, laporan tim hukum DIAmi itu hanya sia-sia sebab dan paling utama tidak memiliki legal standing.
“Alasan pertama, keputusan mendiskualifikasi DIAmi merujuk pada aturan sengketa tata usaha negara, pemilihan diatur Perbawaslu No 15 Tahun 2017. Aturan ini secara Lex specialis diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 11 tahun 2016, dimana dijelaskan bahwa atas putusan tersebut tidak akan ada lagi upaya peninjauan kembali (PK),” jelas Hasbi.

Kedua, lanjut Hasbi, jika ingin mengajukan gugatan keberatan atasan putusan KPU ke panwaslu, pihak DIAmi yang menggunakan Perbawaslu No 13 tahun 2017 tentang pelaporan pelanggaran administrasi harus mengacu dengan adanya legal standing.

“Ini harus terstruktur, sistematis, dan massif. Ini tidak masuk kategori sengketa pelanggaran administrasi pemilihan karena KPU hanya menjalankan keputusan pengadilan,” jelas mantan Ketua LBH Makassar itu.

Yang terakhir, Hasbi menjelaskan bahwa saat ini DIAmi tidak lagi tercatat sebagai pihak peserta di Pilkada Makassar. Sehingga tak ada lagi dasar bahwa ia bisa mengajukan sengketa di Panwaslu.

“Terkait dengan sengketa berdasarkan Perbawaslu No 15 Tahun 2017 Pasal 3 poinnya yakni sengketa antarpeserta pemilihan dan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sementara Danny bukan lagi peserta pilkada, jadi ini ilegal. Secara De jure dan De Facto, Danny bukan lagi peserta pilkada maka semua langkah yang dilakukan adalah ilegal,” jelas Hasbi.

Dia juga mengingatkan sejarah lahirnya UU Nomor 10 Tahun 2016. Menurutnya, UU ini memang dimunculkan untuk pertahana sesuai masukan dan berbagai komponen dan input dari MK untuk membangun kesetaraan pertahana dengan penantang karena selama ini, petahana memang cenderung menggunakan kewenangannya dalam pilkada.

“Sebelum tahun 2016, tidak ada undang-undang yang melarang, sehingga petahana bebas gunakan kewenangan. Akhirnya lahir UU No 10 Tahun 2016. Undang-undang itulah yang mengharuskan DIAmi didiskualifikasi,” jelas Hasbi. (Imansyah Rukka – Koran sergap sulsel).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here