Dana Desa Paling Banyak Dikorupsi, PPWI Sulsel Minta Masyarakat Aktif Awasi

0
616

MAKASSAR, (sergapreborn.id)-Persatuan Pewarta Warga Indonesia Sulawesi Selatan (PPWI Sulsel beberapa waktu lalu pernah merilis sejumlah temuan dari ICW berkaitan tren modus korupsi sepanjang 2017 – 2018. Berdasarkan data itu, dana desa jadi pos anggaran yang paling banyak dikorupsi.
Ketua PPWI Sulsel, Ir. Imansyah Rukka mengatakan, selama ini dalam pantauannya institusi Polri mengerahkan satuan di daerah, baik Polres hingga Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk menekan potensi korupsi dana desa.
“Tugas dari Bhabinkamtibmas ini adalah melakukan pengawasan dan dibantu bersama Babinsa, artinya di tiap desa diminta untuk transparan,” kata Imansyah di sekertariat episentrum pewarta warga di Kawasan Sudiang, Kota Makassar, Kamis (25/10/2018).


Transparansi tersebut meliputi program pembangunan infrastruktur di desa dan penggunaan dananya.
Imansyah menambahkan bahwa Polri memang diberi kewenangan dalam pengawasan dana desa sebagaimana tercantum undang-undang. Namun, cara tersebut dianggap kurang berhasil karena dana desa masih dikorupsi, bahkan pos anggaran yang paling sering disalahgunakan.

Oleh karena itu, kata Imansyah, PPWI Sulsel meminta agar babinkamtibmas bersama babinsa berpartisipasi aktif bersama. masyarakat untuk ikut mengawasi pembangunan di desa.
“Peran PPWI juga sebagai organisasi pewarta warga juga mendorong Babinkamtbmas dan Babinsa serta masyarakat dan tokoh masyarakat, mereka juga melihat anggarannya seberapa besar, programnya untuk apa. Hasilnya masyarakat bisa melihat,” kata Imansyah.
Selama ini, di desa-desa juga sudah dipasang baliho yang isinya program atau proyek desa yang tengah berjalan, termasuk anggaran yang dibutuhkan. Dengan demikian, masyarakat bisa mengawasi langsung pembangunan di desanya.


“Diharapkan dengan cara demikian, anggaran yang dberikan pemerintah bisa dimanfaatkan dengan baik dan mksimal,” katanya. Imansyah mengatakan, jika hasilnya dirasa belum maksimal, disebabkan nota kesepahaman sebaiknya ditinjau kembali dan terus diperbaiki yang akhirnya saling bersinergi.

“PPWI Sulsel menegaskan, tiga pilar desa harus bersinergi dalam pengawasan dana. Para kepala desa harus melibatkan dua pilar lain di desanya dalam menjalankan pembangunan. Baik Babinkamtibmas maupun Babinsa ,” kata Imansyah Rukka.
Sebelumnya, PPWI Sulsel mengutip data dari ICW, berdasarkan sektor, anggaran desa merupakan sektor paling banyak korupsi dengan total 98 kasus dengan kerugian negara Rp 39,3 miliar.
Sektor lainnya, pemerintahan dan penndidikan dengan jumlah kasus dan kerugian negara berturut-turut adalah sebanyak 55 dan 53 kasus serta kerugian negara Rp 255 miliar dan Rp 81,8 miliar.
Lembaga yang tercatat paling banyak terjadinya korupsi adalah pemerintah kabupaten dengan 222 kasus dan kerugian negara Rp 1,17 triliun.


Lembaga lainnya adalah pemerintah desa sebanyak 106 kasus dengan kerugian negara Rp 33,6 miliar.
Ketiga, pemerintah kota dengan jumlah 45 kasus serta kerugian negara Rp 159 miliar.

(Imansyah Rukka -Jurnalis Koran Sergap).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here