Bantuan Program PKH Di Pangkas untuk Pemerataan

0
Poto : Ilustrasi

Tasikmalaya – Sergapreborn

PKH (Program Keluarga Harapan) bertujuan meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM); mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga; menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM; mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

Awak media Sergapreborn melakukan klarifikasi kepada beberapa penerima manfaat di Dusun Bojong,Desa sepatnungal,Kecamatan Sodonghilir, Kabupaten Tasikmalaya pada Selasa(12/01/2021).
Menurut pengakuan salahsatu warga yang enggan di sebut namanya mengatakan kalau bantuan sudah diterima tapi tidak full alias ada yang di pangkas oleh ketua KPM untuk pemerataan.

Saat di konfirmasi ketua KPM Karmanah membenarkan kalau PKH sudah terealisasi sedangkan terkait kebijakan yang diambil Karmanah merasa kalau itu sudah biasa dan atas persetujuan warga penerima.

Dengan nada tingginya Ketua KPM PKH Karmanah mengungkapkan ketidaksenangannya atas klarifikasi awak media.
“Kenapa kebijakan untuk bantuan program PKH sekarang di permasalahkan padahal kebijakan tersebut sudah berjalan 3 sampai 4 tahun,silahkan tanya ke masyarakat penerima”ungkapnya dengan nada kesal.

“Saya yang bikin kebijakan (aturan ) bukan Kepala wilayah atau Kepala Dusun,karena selama ini sudah berjalan dan semua baik baik saja”tambahnya.

Dalam waktu yang bersamaan Kepala desa Sepatnunggal Yudi Permana mengklarifikasi terhadap awak media Sergapreborn terkait program PKH Dusun Bojong.
Dengan nada yang cenderung mengintimidasi Yudi mengatakan kalau awak media jangan sedikit sedikit jadi temuan,apa apa jadi bahasan karena dia pun 17 tahun jadi wartawan bahkan sekarang pun masih di media.

Justru menjadi tanda tanya besar buat kami,apakah Kepala Desa dengan basic seorang jurnalis bisa membenarkan semua kebijakan kebijakan yang jelas menyalahi aturan?

Seyogyanya malah harus lebih hati hati dan bijak dalam menyikapi semua permasalahan yang muncul akibat kebijakan yang di ambil.Jangan sampai terkesan mentang mentang Kades seorang media bisa mem back-up semua penyimpangan yang di buat,karena hukum tidak pandang bulu.

Kami sebagai fungsi control sosial dan monitoring terkait bantuan pemerintah berharap jangan sampai kebijakan menjadi ajang penyimpangan aturan yang sudah di atur oleh pemerintah daerah dan pusat.
(D Aan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here