Awasi Dana Desa ,di Desa Anda

0
438
Wawan Gunawan selaku korwli lLembaga Pemantau Independen Tindak Pidana Korupsi (LPI TIPIKOR )

Oponi – Serhapreborn.id

Oleh : Wawan Gunawan.

Ahir 2017 lalu sudah 902 Kepala Desa bermasalah dengan hukum karena masalah Dana Desa.sebagian diantaranya terpaksa menjadi penghuni rumah pintu besi. Akibat penyalahgunaan DD.

Jumlah ini disinyalir bakal terus meningkat mengingat sulitnya mengawasi 7453 Desa di seruruh Indonesia dilain sisi masih banyak perangkat Desa yang tidak memahami sistem pelaporan DD yang sesuai dengan aturan

Dari jumlah itu diduga penyalahgunaan DD akibat korupsi adalah yang paling banyak terjadi.

Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) Menengarai modus korupsi DD sebenarnya memiliki pola yang sama seperti pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif.mark,ap anggaran

Tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah Desa dan penyelewengan DD untuk kepentingan pribadi adalah beberapa pola yang banyak dilakukan lemahnya PENGAWASAN adalah salah satu penyebab suburnya korupsi DD.

Perlunya masyarakat sekitar Desanya sendiri mengawasi mengawal DD ADD Banprop guna untuk kemajuan desanya sendiri. Masyarakat nga usah takut untuk mempertanyaka APBDS tiap ahir taun ke Desa mengacu pada Undang -Undang Keterbukaan Informasi Fublik (KIK).dan tentang peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi kolusi dan Nepotisme (KKN)
Modus yang diterapkankan.membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar. Ini bisa diantisipasi jika

Pengadaan dilakukan secara terbuka dan menggunakan potensi lokal Desa.misalnya pengadangan bahan bagunan di toko bangunan yang ada di Desa sehingga bisa melakukan cek bersama mengenai kepastian biaya atau harga, harga barang yang dibutuhkan.

Mempertanggungjawabankan pembiayaan bagunan fisik dengan Dana Desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain.modus ini hanyalah bisa terlihat jika pengawas memahami alokasi pendanaan oleh Desa.

Modus seperti ini banyak dilakukan karena relatif tersembunyi karena itulah APBDes harus terbuka agar seluruh warga bisa melakukan pengawasan.

Miminjam sementara Dana Desa untuk kepentingan pribadi namun tidak di kembalikan.ini juga sangat banyak terjadi dari mulai kepentingan pribadi hingga untuk membayar S2.

Budaya ewuh prakewuh di Desa menjadi salah satu penghambat pada kasus seperti ini sehingga sulit di antisifasi.pungutan pemotongan DD oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten.ini juga banyak terjadi dengan beragam alasan perangkat desa tak boleh ragu untuk melaporkan kasus seperti ini karena Desa lah yang paling dirugikan.

Membuat perjalanan fiktif kepala Desa dan jajaranya banyak kasus perjalanan untuk pelatihan dan sebagainya teryata lebih ditunjukan untuk pelesiaran saja.

Pengelembungan (markas, up) pembayaran honorarium perangkat Desa jika modus ini lolos maka para perangkat Desa yang honornya di gelembungkan seharusnya melaporkan kasus seperti ini soalnya jika tidak itu sama saja mereka dianggap mencicipi uang haram.

Penggelembungan (markas, up) pembayaran alat tulis kantor.ini bisa dilihat secara fisik tetapi harus pula paham apa saja alokasi yang telah disusun.

memungut pajak atau retribusi Deda namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas Desa atau kantor pajak.pengawasan harus bisa memahami alur Dana menyangkut pendapatan dari sektor pajak ini.

Pembelian inventaris kantor dengan Dana Desa namun peruntukan secara pribadi lagi lagi ewuh prakewuh menjadi salah satu penghambat kasus seperti ini sehingga seringkali terjadi pemberian.

Pemangkasan angaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat Desa.publik harus tau alokasi pendanaan Dena Desa agar kasus ini tidak perlu terjadi.

Melakukan permainan (kongkalingkong ) dalam proyek yang didanai Dana Desa Banprop ADD bisa di telusuri sejak dilakukannya musyawarah Desa dan aturan mengenai larangan menggunakan jasa kontraktor dari luar.membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari Dana Desa.

Menurut Wawan Gunawan selaku korwi Lembaga Pemantau Independen Tindak Pidana Korupsi (LPI TIPIKOR ) Yang selalu aktif memonitor Bantuan Dana Desa berbagai modus Korupsi Dana Desa ini sebenarnya bisa diantisifasi jika warga Desa dan berbagai perangkat yang memiliKi wewenang melakukan pengawasan aktif memonitor setiap langkah yang di lakukan.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here