Anggaran Bumdes Kabau Tanpa Juknis Nurdin Persoalakan, ini Alasan Ketua Bumdes

0
137

Sula – Sergapreborn

Terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Telaga Indah, Desa Kabau Pantai, yang menjadi kontravensi di tengah masyarakata, Saat rapat Pertanggung jawaban (Lpj), akhir tahun 2019, Senin (11/11/2019), kemarin di Gedung serba guna, Kecmatan Sula Besi Barat Kabupaten Kepulauan Sula (kepsul), Maluku Uatara (Malut).

Persoalan ini, Nurdin Umamit, warga mengatakan dari penyampaian atau sambutan Ketua Bumdes saat rapat pertanggung jawaban (LPJ), akhir tahun 2019 tersebut.

Bahwa selama ini mereka tidak mendapat Petunjuk Teknis (Juknis)
tentang sistem pengelolaan Bumdes,
dari pemerintah Desa maupun pemerintah Kebupaten.

“sementara Juknis mereka tidak dapat, tanpa juknis ketua Bumdes memberikan pinjaman atau kredit ke nasabah, penetapan bunga atau labanya 15% kira-Kira atas dasar apa, ” Uangkap Nurdin, melaliu Pesan Singkatnya.

Selain itu, ia juga sentil dengan mederator dalam rapat itu. “yang bukan dari pemerintah Desa dan juga bukan Angota Bumdes” ujarnya.

Terpisah, media ini mengkonfirmasi kepada Ketua Bumdes, Fataha Fataruba, menjelaskan terkait dengan rapat LPJ Bumdes telaga indah Desa Kabau Pantai yang di laksanakan 11 november 2019 kemarin, kami sebagai Pengurus sudah membuat secara terbuka di gedung Serba guna Desa kabau pantai.

Bukan saja Pemerintah Desa yang di undang, melainkan semua masyarakat, kami juga jalankan undangan tertulis dan juga mengemumkan lewat pengeras suara Mesjid maupun Mussallah.

“Rapat yang kami buat itu agar Uang yang di berikan kepada kami pengurus senilai 100 juta rupiah itu, Warga bisa mengetahuinya, bahwa kami jalankan dengan Usaha Simpan Pinjam
dan kami suda pertanggung jawabkan di depan pemerintah Desa secara terbuka apa lagi yang salaha warga juga menyaksikan”, jelas Fataha lewat Pesan WhatsAppnya.

Lanjut Fataha, anehnya lagi uang 100 juta yang mereka berikan itu “mereka bersih keras untuk kami terbuka kami sudah lakukan, tapi selama ini apakah Pemdes pernah melaksanakan laporan Pertanggung jwaban LPJ Angaran Dana Desa (ADD)/Dana Desa (DD), seperti yang kami buat ini,” tanya Fataha.

Tambahnya, yang saya sampaikan terkait dengan juknis dimaksud kemarin, “selama ini kami belum mendapatkan bimtek dari Pemdes maupun dari instansi terkait, Kami hanya bersandar pada PERDES dan AD/ ART BUMDES.

“kan semua sudah jelas, yang saya kesalkan bimtek yang pernah di laksanakan di luar daerah kami dari Bumdes tidak pernah di beritahu sampai kemarin baru Kades menyampaikan kepada saya bahwa ada bimtek di luar daerah pada tgl 18 November 2019 tapi gunakan Anggaran dari Bumdes, Sementara di Bumdes tidak ada pos untuk ke luar daerah, ini kan aneh,” Ujarnya Fataha.

Fataha, juga meluruskan, terkait dengan moderator “saya mau mengambil siapa saja yang penting bisa Bahasa Indonesia
Lagi pula moderator itu juga orang asli kabau pantai, dan tidak melarang oleh aturan,” Cetusnya.

(Jm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here