Alirman Sori (ALSO): Tak Bisa Langsung DOB ” Pemekaran Harus Melalui Daerah Persiapan “

0
426

JAKARTA, (sergapreborn.id) Sumbar
Upaya pemekaran wilayah tetap memiliki peluang meskipun berlaku moratorium. Hal itu sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, tidak bisa langsung menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).

Hal itu diungkapkan anggota  Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2009-2014 Dr. H. Alirman Sori, Selasa (8/5). Menurutnya, peluang pemekaran daerah dalam UU tersebut mengikuti mekanisme yang dimulai dengan apa yang disebut dengan Daerah Persiapan.

“Peluang pemekaran daerah ada, diawali dengan pembentukan daerah persiapan,” terangnya.

Setiap daerah yang akan dilakukan pemekaran, dijadikan daerah persiapan. Daerah persiapan ini akan berjalan selama tiga tahun.

“Apabila selama tiga tahun setelah hasil evaluasi pelaksanaan dianggap mampu maka bisa direkomendasikan menjadi pemerintah daerah definitif,” terangnya.

Alirman Sori menegaskan, tidak bisa daerah dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) langsung. Kalau hasil evaluasi setelah tiga tahun perjalanan daerah persiapan dinilai mampu, baru bisa direkomendasikan menjadi DOB definitif.

“Kalau hasil evaluasi disimpulkan tidak mampu, daerah persiapan harus kembali ke daerah induk,” paparnya.

Terkait Renah Indo Jati (RIJ), Alirman Sori menyebutkan prosesnya sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 seperti itu. Jadi, RIJ tetap memiliki peluang namun sebelum menjadi DOB harus menjadi daerah persiapan.

Dia menyebutkan, bersamaan proses pembentukan RIJ, ada 22 daerah di Indonesia yang pada saat itu menunggu dimekarkan. Terbanyak daerah di Indonesia bagian timur, sedangkan di Sumatera Barat ada Kabupaten Pesisir Selatan yang tengah memproses pembentukan daerah baru yaitu RIJ.

“Namun, kemudian pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan moratorium pemekaran daerah sehingga RIJ terganjal,” terangnya.

Proses pembentukan DOB Renah Indo Jati, menurut Alirman sudah bergulir semenjak dia menjadi Ketua  DPRD Kabupaten Pesisir Selatan periode 2004-2009. Hingga dia menjadi anggota DPD RI pada periode 2009-2014, proses pemekaran wilayah itu pun menjadi bagian tugasnya sebagai Ketua Komite I yang salah satu bidang tugasnya adalah Otonomi Daerah.

*Menjadi Ketua Komite I DPD RI sampai habis masa tugasnya menjadi senator pada 2014, persoalan otonomi daerah adalah salah satu tugas yang paling menyita perhatiannya. Hampir setiap pembentukan panitia khusus (Pansus) DPD untuk persoalan itu, dia selalu ditunjuk menjadi Ketua Pansus. Persoalan pemekaran daerah, kajian penguatan daerah, perjalanan daerah hasil pemekaran berikut kajian terhadap berbagai kendala dan problematika pemerintahan daerah. *

Dia berpendapat, pemekaran wilayah Kabupaten Pesisir Selatan memang memungkinkan dengan pertimbangan rentang kendali wilayah pemerintahan. Sebagai putera Pesisir Selatan, dia sangat mengerti dan memahami kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pemerintah terutama yang jauh dari pusat pemerintahan.

“Untuk saat ini, berpedoman kepada UU nomor 23 tahun 2014 sudah tepat. Jadi daerah persiapan selama tiga tahun. Kalau hasil evaluasi merekomendasikan, daerah persiapan bisa ditingkatkan menjadi DOB definitif. Kalau tidak, kembali ke daerah induk,” pungkasnya. (Wempi Hardi. SH. sergapreborn.id)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here