4 Tahun Tanpa Masukan LPJ Masayarakat Desak Bupati Copot Kades Capalulu

0
55

Sula-Sergapreborn

Selama 4 (Empat) Tahun lamanya melakukan Pencairan tanpa memasukan Laporan Pertaggung Jawaban (LPJ) Anggaran Dana Desa (ADD), Dan Dana Desa (DD), yang di lakukan Kepala Desa (Kades) Capalulu, Muhammad Ali Umasangaji Dan mantan Bendahara Desa (Bendes), Aswad Sangadji Kecamatan Mangole Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Maluku Utra (Malut).

Tetapi pencairan terus dilakukan, hal ini Di duga Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa (DPMD) melakukan pembiaran untuk melakukan Praktek korupsi.

Kenapa tidak, diakui mantan Bendahara Desa Capalulu (Bendes), kepada Media ini Jumat (08/11/2019), dirinya bersama (Kades) melakukan mencairkan Aggaran selama ini tanpa memasukan LPJ DD dan ADD 2016, 2015, 2017 dan 2018.

“Jadi LPJ tahun anggaran 2015-2016-2017-2018 itu tidak ada tapi anggaran bisa cair, karena saat memasukan laporan di DPMD langsung kades melakukan tanda tangan surat pernyataan dengan memberi waktu beberapa hari dan beberapa minggu akan LPJ dimasukan tapi tidak ada-ada juga,” Ungkap mantan Bendes dengan raut wajah tersenyum.

Ia menambahkan, mendekati pencairan, kami hanya membuat laporan realisasi lalu dimasuka ke DPMD dan tanda tangan surat pernyataan barulah aggaran bisa cair. Menurutnya, laporan realisasi bisa dibuat dan sangat gampang karena dibuat tanpa bukti.

Tentu persoalan ini, “terjadi lantaran Uang Desa Kades yang kelola sendiri, dia juga belanja sendiri sehingga banyak nota belanja dan lainnya tidak ada,” Jelasnya

Senada dibenarkan oleh bendahara Aktif, Katiju Sibela saat dihubungi via telpon, mengakui bahwa Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) empat tahun anggaran tidak ada hingga saat ini.

“iya benar LPJ 2015-2016-2017 dan 2018 tidak ada saya tidak tau kenapa Mantan Bendes dan Kades tidak membuat. Saya sendiri baru 5 bulan menjabat sebagai Bendes,” jawab singkat Katiju Sibela.

Salin itu, salah satu Masayarakat Desa Capalulu, Rais Umaternate ia juga selaku Ketua Forum Pers Independet Indonesia (FPII). Kordinator Wilayah Sula mendesak, Bupati Hendrata Thes agar segera mencopot Jabatan Kapala Desa M.Ali Umasangaji karena diduga melakukan tindak pidana korupsi Dimana, Kades tidak mampu memeprtanggung jawabkan anggaran yang dikelola selama 4 Tahun.

Rais juga mendesak kepada penegak Hukum dalam hal ini Polres Kepulauan Sula agar Proses, M. Ali Umasangadji dan Kadis DPMD Fataha Umasangaji dan mantan Kadis DPMD, desak Rais.

“Sudah seharusnya, Bupati Hendrata Thes mencopot, M.Ali dari jabatannya, sebab, LPJ selama 4 Tahun tidak ada maka diduga kuat banyak anggaran Desa yang diduga fiktif sehingga Kades dan Bendes tidak bisa buat Laporan karena bukti dan sebagainya,”

“Saya duga kadis DPMD Fataha Umasangaji dan Kadis DPMD sebelumnya sengaja biarkan hal itu terus terjadi selama 4 tahun berturut-turut. Mestinya DPMD mengambil sikap dengan memberhentikan sementara agar mereka selesaikan dulu LPJ baru diaktifkan kembali,” Tegas Rais

Kadis DPMD Kepsul Fataha Umasangaji saat dihubungi via Whatsap enggan membalas pertanyaan awak media. bahkan diminta ketemu dikantorpun enggan membalas akhirnya berita ini ditayangkan.

(Jm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here