LSM Pitbuls Indonesia Geram ke Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tasik terkait Layangan Surat somasi Yang Tidak Mau Jawab

0
898

Tasikmalaya – sergapreborn.id 

Dewan pimpinan pusat LSM pitbuls indonesia Geram dengan dinas pertanian dan perikanan kota tasikmalaya terkait layangan surat somasi penting dan rahasia yang di layangkan beberapa waktu ke belakang terkait dugaan praktek tindak pidana korupsi dalam pengadaan induk ikan Gurame dan pakan benih ikan Gurame dengan pemenang tendernya CV Ibnu Pratama Dinas pertanian Dan perikanan kota tasikmalaya nilai kontrak Rp.334.500.000,00 dari anggaran banprov tahun 2018.

Ketua umum pitbuls indonesia Cepi Bungsu ST menyampaikan ke awak media sergap bahwa,” sepanjang hasil penelusurian kami LSM Pitbuls ,ada pun hal hal yang perlu kiranya untuk kami sikapi secara serius adalah terkait hal hal sefesifikasi atas pekerjaan antara lain meliputi luang lingkup pekerjaan dimana menurut penelusurian di lapangan seyogyanya mekanisme di tempuh.dan terkait hal tersebut di duga pekerjaan tidak mengikuti ketentuan undang-undang dalam dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintahan dalam peraturan presiden RI no 54 tahun 2010 di ubah terakhir kali dengan peraturan presiden RI no 4 tahun 2015 pasal 49 ayat 7,Di duga didalam PA/KPA sependapat dengan PPK yang bersedia menandatangani SPPJB. karena proses pelelangan tidak sesuai dengan peraturan presiden no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta perubahan dan aturan turunnya adanga dugaan dilapangan dengan hasil proses lelang tersebut adanya dugaan unsur indikasi KKN  yang kuat ,” kata nya

Dengan pengaduan masyarakat adanya dugaan indikasi KKN yang melibatkan pokja ULP dan /PPK dengan dugaan KKN atau pelanggaran persaingan tidak sehat dalam pelaksanaan pelelangan dan teknis di lapangan yang tidak sesuai spek atau volume yang tercantum di dalam spekteknis dan gambar sampai surat yang kami layangkan pihak dinas tidak sama sekali di jawab,” paparnya.

Dia nenyatakan,”.pihak dinas sudah melanggar uud no 14 tentang keterbukaan publik (KIP) dengan pelanggaran pelaksanaan pelelangan melanggar peraturan Presiden no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta perubahan dan aturan turunnya dugaan, kontraktor pelaksanaan berkewajiban tidak menyusun dan membuat jadwal pelaksanaan yang di lengkapi dengan Grafik prestasi yang di rencanakan berdasarkan butir butir komponen sesuai penawaran.

Poto ; Cepi Bungsu ST

di duga harga Barang HPS di gunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi penawaran calon penyedia HPS di susun secara cermat berdasarkan data yang dapat di pertanggung jawabkan .HPS yang tidak di susun secara cermat berdasarkan data yang dapat di pertanggung jawabkan mengakibatkan harga penawaran pemenang lelang bukan harga sesuai aturan,” kata nya geram.

Masih kata Cepi ,”untuk meyakini apakah HPS telah di susun berdasarkan data yang dapat di pertanggung jawabkan ,pihak kami melakukan konfirmasi harga ke pihak perusahaan pemasok (Distributor) yang menjadi rekanan pendukung penyedia pemenang lelang.

“konfirmasi harga di lakukan nilai harga yang di bayarkan oleh rekanan atas pembelian barang yang ditawarkan dalam pelelangan.berdasarkan hasil konfirmasi harga”

Atas selisih tersebut di atas tidak sesuai dengan peraturan presiden No 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua peraturan presiden no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah .
A.pasal 6 ayat 7 yaitu penyusunan HPS di kalkulasikan secara ke ahlian berdasarkan data data yang dapat di pertanggung jawabkan yang meliputi (A) harga setempat harga barang dan jasa di lokasi setempat,” beber nya.

Masih kata Cepi melihat hal tersebut makanya kami selaku LSM pitbuls indonesia sebagai pungsi kontrol dan monitoring dan punya hak untuk menyampaikan pendapat lisan maupun tulisan dan melaporkan kepada intitusi hukum terkait program pemerintah khususnya pengadaan barang dan jasa yang melanggar peraturan perundang undangan,di karnakan surat kami pun tidak di jawab sampai saat ini makanya kami akan lapdu terkait permasalahan ini ke kajati jawa barat.

supaya hak intitusi hukum menindaklanjuti dan memberikan sangsi hukum yang berlaku di negara ke satuan Republik indonesia,” tandasnya dengan nada keras.

Hal ini disampaikan kepada media sergap jum,at  (14/12/2018)  Di sela acara Rakor LSM pitbuls indobesia priangan timur di Rumah makan Ampera Tasikmalaya.

( Asep Beni Sergap)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here