Kepala DPMD “Kita Tidak Akan Intervensi”

0
459

Bekasi – Sergapreborn.id, KEPALA Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi Aat Burhati menjelaskan pihaknya tidak ingin keluar dari jalur hukum dan aturan dalam penyelesaian sengketa pilkades.

“Pada prinsipnya begini, saya awalnya tidak ingin bebankan Ibu Bupati. Semua aturan sudah jelas pasal per pasal. Kita simulasikan kepada mereka. Sekarang mereka tuntut ini. Itu wajar,” jelas Aat usai mediasi dengan perwakilan 7 desa, Senin (17/9/2018).

Menurut Aat pihak yang bersengketa menerjemahkan regulasi Pilkades secara tidak tuntas, sepotong-sepotong atau mempunyai penafisran yang berdeda dari garis besar aturan itu.

“Mereka sekarang berduyun-duyun datang ke kami. Mempertanyakan tanggapan yang dilayangkan. Kita sudah proses. Kami sampai subuh dan malam. Kami tidak bisa jawab sendiri, kami bukan pelaksana lapangan,” kata Aat.

Pihaknya sudah menindaklanjuti laporan dari desa yang bersengketa dengan mengonfirmasi mulai dari pihak panitia pilkades setempat, camat setempat dan BPD setempat.

“Semua yang mereka jawab kita masukkan apa yang mereka pertanyakan. Ditambah aturan yang memayungi,” ujarnya.

Pihaknya akan memberikan tanggapan atau putusan kepada seluruh calon kades yang mengajukan keberatan. Total ada 23 desa menurut ingatan Aat.

“Ada yang jauh juga dari Muara Gembong (desa yang bersengketa), waktu surat itu sampai tidak bisa sama. Jarak memengaruhi,” ucapnya.

Mengenai waktu kapan tanggapan atau putusan itu terbit, Aat tidak menjelaskan secara langsung, ia memastikan ‘hari ini’.

“Kita sudah jawa mereka, mereka tidak mau terima. Kita akan sampaikan ini ke Bupati,” sambungnya.

Mengenai pengaduan massa ke Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi pada 6 September 2018, menuru Aat itu adalah hak warga.

“Kita tidak akan intervensi. Kita harus pertemukan kedua belah pihak ketika kami jawab siapa yang bisa pertemukan. Kita tidak mau ada masalah baru,” demikian Aat.

( Ramli  Z )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here