Tanggapan Sekda Kab.Ciamis Menyoroti Surat: MENPAN & REFORMASI BIROKRASI R.I. TANGGAL 27 Des 2017. Hal : Netralitas ASN dalam PEMILU

0
591

Ciamis – Koran Sergap , Diruang Kerjanya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 Menyoroti Surat: MENPAN & REFORMASI BIROKRASI R.I. TANGGAL 27 DESEMBER 2017. HAL: NETRALITAS ASN DALAM PEMILU berikut statement Bapak Sekda Kabupaten Ciamis ( Drs. H. Asep Sudarman, M.Pd. Pembina Utama Muda. Selaku Pembina Kepegawaian ASN Kabupaten Ciamis: ” Kita akan mengamankan dan menjalankan Surat Menpan RB tersebut. PNS itu harus Netral untuk melanjutkan Pembangunan dan pelayanan publik. Harus tetap bersatu padu berdiri tegak lurus dibelakang pemerintahan yang syah. Satu komando dalam Himpunan. ”

Berikut isi pokok-pokok Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi ( MENPAN RB) :

Surat tersebut ditujukan Kepada:
1. Para Menteri Kabinet Kerja 2. Panglima TNI 3. Kepala Kepolisian Negara RI 4. Jaksa Agung RI 5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementrian 6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara 7. Para Pimpinan Lembaga Kesekretariatan Non Struktural 8. Para Gubernur 9. Para Bupati / Walikota.

Surat: Menpan RB. Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017. Tanggal: 27 Desember 2017. Hal: Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
Surat tersebut ditujukan Kepada:
1. Para Menteri Kabinet Kerja
2. Panglima TNI
3. Kepala Kepolisian Negara RI
4. Jaksa Agung RI 5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementrian
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara
7. Para Pimpinan Lembaga Kesekretariatan Non Struktural
8. Para Gubernur
9. Para Bupati / Walikota.

Kepada para Pembina Kepegawaian dan seluruh ASN agar memperhatikan :
1. UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN.
2. UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.
3. Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
4. PP RI No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Pemantauan & Evaluasi:
a. Terhadap yang diduga melanggar untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik paling lambat 7 hari sudah harus diproses dan wajib mengambil Keputusan Tindakan Administrasi, dan bersifat final.
BAWASLU dan Panwaslu, Komisi ASN, Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan. Bila Pejabat Pembina yang melanggar atas Rekomendasi KASN kepada Menteri PANRB untuk menjatuhkan sangsi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk dilaksanakan dan disosialisasikan.

Dalam negara yang menganut sistem Demokrasi ( Kedaulatan ada ditangan Rakyat). Sebagai Pemegang Amanah Rakyat. Re-Publik ( Kembali ke Publik/Rakyat). Panwas sebagai Penyelenggara Pemilu bersama KPU, Lembaga Negara & Lembaga Pemerintahan yang bersifat Independent berfungsi sebagai Fasilitator, Motivator dan Dinamisator untuk melindungi, melayani dan mengayomi Masyarakat/Rakyat.

Tampak poto ; Sekda Ciamis , Drs . H. Asep Sudarman, MPd bersama lipsus koran sergap, Heri.Hernawan dalam wawancara tadi siang Senin (701)

Demikian Liputan Khusus Menyoroti Surat MENPAN RB. Duplikat Surat tersebut ada tinggal diklik sebagai bahan referensi.

Seperti di letahui ,Sosialisasi Panwaslu dengan ASN Kabupaten Ciamis, dimana Bapak Sekda menjadi Narasumber bersama Ketua Komisioner PANWASLU Kabupaten Ciamis. Semua harus tunduk dan taat terhadap aturan main negara yang harus ditaati dan dijaga bersama-sama.

Bahwa Sekda Kabupaten Ciamis telah menindaklajuti dengan Surat Edaran kepada seluruh jajaran ASN Se-Kabupaten Ciamis yang isinya jelas dan tegas ASN harus Netral.

Penulis: Heri Hernawan Kontributor Lipsus Ciamis Jabar – Media Sergapreborn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here