Kuasa Hukum Appi-Cicu,”Putusan Panwas Makassar Cacat Hukum”

0
304
Caption : Tim Hukum Pasangan Appi-Cicu, Habibi (kanan) dan Irfan Idham (kiri) saat diwawancarai awak media

MAKASSAR, (sergapreborn.id) – Kuasa Hukum Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), Habibi mengatakan, putusan Panwaslu Makassar dianggap biasa saja, tidak ada yang istimewa.

Dikatakan Habibi, sejak awal memang sudah bisa ditebak hasilnya akan menerima gugatan Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi). Apalagi sejak awal banyak pihak yang mempertanyakan netralitas Panwaslu Makassar.

“Menurut saya tidak perlu digubris. Apalagi putusan ini lahir dari proses yang cacat hukum. Sehingga hasilnya pun bisa dianggap cacat,” kata Habibi kepada Sergapreborn, Senin (14/5/2018).

“KPU juga bisa melakukan upaya hukum ke MA, karena putusan panwas ini tidak bersifat final (vide pasal 42 ayat 2 perbawaslu 15/2017),” tambahnya.
Secara pribadi, Habibi memandang, putusan Panwaslu Makassar ini, adalah putusan yang sudah merendahkan marwah Mahkamah Agung. Sebagai lembaga yudisial tertinggi dalam konteks penegakan hukum selain Mahkamah Konstitusi.

“Karena, apa yang sudah diperiksa dan diputus dalam proses yudisial di PTTUN dan MA, kembali diuji dan diputus oleh Panwas yang notabene bukanlah lembaga yudisial,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, putusan Panwaslu Makassar ini secara tidak langsung sudah merusak tatanan proses penegakan hukum yang ada di negeri ini. Karena seyogyanya lembaga peradilan ini adalah pintu terakhir dari semua proses yang berjalan.

“Kalau begini, jangan-jangan nanti putusan Mahkamah Konstitusi juga bisa diuji dan diputus oleh Panwas,” pungkas Habibi.
Diberitakan, Panwaslu Kota Makassar, mengabulkan gugatan DIAmi dalam sidang putusan sengketa Pilwalkot Makassar, antara pihak DIAmi (pemohon) dengan KPU Makassar (termohon), Minggu kemarin (13/5/2018).
Humas Panwaslu Kota Makassar, Muhammad Maulana mengungkapkan alasan majelis sidang Panwaslu mengabulkan gugatan tersebut.

“Pihak KPU keliru dalam melakukan penafsiran terhadap putusan PTTUN dan putusan MA, sehingga kemudian majelis berpendapat bahwa dalih KPU sebagaimana penetapan yang dterbitkan oleh KPU itu, adalah tidak berdasar dan cacat hukum,” ujar Maulana.

Menurut Maulana, kedudukan putusan PTTUN dan MA tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa DIAmi tidak memenuhi syarat pencalonan.
“Mekanismenya itu berbeda, kalau dalam proses pembuktian pelanggaran itu mempunyai mekanisme yang berbeda dengan mekanisme yang harus ditempuh dalam konteks syarat pencalonan. Itu bukan ranahnya di sini, nah di situ kelirunya KPU, sehingga kemudian dengan proses penetapan yang dikeluarkan oleh KPU kemarin, tidak berdasar hukum sehingga majelis berpendapat itu harus dibatalkan,” tambahnya.

Dalam pertimbangan putusan, menurut Maulana, majelis juga menggunakan yurisprudensi MA sebagai rujukan dalam memutuskan gugatan tersebut.
“Di dalam proses PTTUN sampai MA dengan tidak dilibatkannya pihak DIAmi di dalam proses sengketa PTTUN dan MA, itu mengakibatkan seluruh produk yang terbit berdasarkan atas putusan tersebut adalah batal demi hukum, dan secara nyata telah melanggar hak konstitusional dari pasangan DIAmi,” tambahnya.

Disinggung apakah dengan keputusan ini berarti Panwas menggugurkan keputusan MA sebelumnya, Maulana membantah. Menurutnya, objek sengketa dalam putusan ini adalah objek sengketa yang berbeda.

“Sebenarnya bukan menggugurkan, kita tidak dalam kapasitas mengadili putusan PTTUN dan MA, karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah penetapan yang diterbitkan oleh pihak termohon atau KPU Makassar. Kalau ada yang berpendapat bahwa Panwas mengadili putusan MA itu tidak benar, ini objek sengketa baru,” tegasnya. (Rukka/sergap).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here