Ketua Umum Gepenta Kritisi Anggota DPR Soal Legalisasi Terbatas Narkoba dan Judi di Bali

0
148
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peduli Anti Narkoba Tawuran dan Anarkis (GEPENTA), Brigjenpol (Pur.) DR. Drs. Parasian Simanungkalit, SH.MH

JAKARTA, Koran Sergap  – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peduli Anti Narkoba Tawuran dan Anarkis (GEPENTA), Brigjenpol (Pur.) DR. Drs. Parasian Simanungkalit, SH.MH terusik dengan pernyataan, usulan walau dan wacana dari seorang anggota Komisi III DPR RI di Bali yang akan melegalkan penggunaan dan peredaran Narkoba dan judi di Bali.

Usulan ini diajukan oleh Anggota Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa ketika melakukan kujungan kerja ke Polda Bali pada, Selasa (28/2) lalu. Dalam pertemuan tersebut usulanDesmond terkait legalisasi narkoba langsung ditolak mentah-mentah oleh Kapolda Bali, Irjen Petrus Reinhard Golose.

“Usul dan wacana yang disampaikan oleh anggota DPR RI itu bukanlah mewakili rakyat Indonesia, kecuali mereka mafia bandar dan pengedar serta pengguna narkoba yang setuju berarti ada kepentingan atau mungkin ada yang mengusulkan,” ujar Parasian di Jakarta, Minggu (4/3/2018).

Dia menjelaskan, kalau mau membandingkan Indonesia haruslah memahami bahwa negeri yang berasas Pancasila ini tidaklah sama dengan negara lain yang tidak berdasar Pancasila. Jika usul ini disetujui, bukan mustahil ada usul lain dari anggota dewan untuk melegalkan perkawinan sesama jenis atau LG BT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Jika ini tidak dicegah oleh rakyat, maka rusaklah budaya dan menghancurkan generasi penerus bangsa Indonesia.

Parasian menjelaskan, kalau ada tempat khusus melegalkan Narkoba disatu tempat maka tidak ada yang menjamin hanya turis atau bangsa asing yang boleh datang ketempat itu.

“Kalau ada orang datang ketempat Bali misalnya, lalu ada yang melarang maka ini awal dari terjadinya tawuran dan anarkis. Akan ada tuntutan dari orang lain yang mengusulkan hal yang sama untuk melegalkan tempatnya bebas menggunakan Narkoba atau tempat judi, dan berikutnya menjadi tempat prostitusi yang terorganisir,” gusar Parasian.

Dengan demikian, lanjutnya, semakin miskinlah anak negeri dan semakin banyak masalah yang timbul mengganggu Kamtibmas. Dampaknya, di tempat itu juga akan terjadi pungli dan suap menyuap yang harus juga dicegah.

“Sebagai warga GEPENTA yang anti narkoba, anti tawuran dan anarkis , menolak dengan keras dan memprotes serta menyanggah wacana dan usul tersebut,” ujarnya.

GEPENTA memohon dan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar memerintahkan dan menginstruksikan semua gubernur, bupati dan walikota untuk menolak semua permohonan ijin melegalkan Narkoba dan Judi. Harapan yang sama juga disampaikan kepada Bapak Kapolri untuk terus melakukan tindakan penangkapan menindak dan memproses hukum terhadap orang yang mengusulkan dan memohon agar di tempatnya diberi ijin melegalkan penggunaan dan peredaran Narkoba atau Judi. (Zul – Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here