Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Bandara Sultan Hasanuddin, Kejati Sulselbar Di Desak Dalami Peran Angkasa Pura 1

0
886
Poto ; Direktur ACC Sulawesi, Abdul Muttalib.

MAKASSAR, (sergapreborn.id)- -Pegiat Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi mendesak Kejaksaan Tinggi Sulselbar menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Sultan Hasanuddin.
Pihak ACC menilai, masih ada pihak yang diduga bertanggungjawab penuh dalam proyek yang merugikan uang negara senilai Rp 317 miliar, tetapi belum didalami keterlibatanya.
“Seperti pihak Angkasa Pura, tidak mungkin tidak punya andil dikasus ini, tidak terkecuali tim pembebasan lahan,” kata Direktur ACC Sulawesi Abdul Mutalib, Selasa (12/06/2018).

Meski pihak Angkasa Pura 1 bukan bagian dari panitia pengadaan, tapi mereka juga tidak bisa lepas dari tuntutan pidana. Pasalnya, Dalam hal ini Angkasa Pura 1 berperan sebagai penyedia dana pembebasan lahan.
Kesalahan pada Angkasa Pura 1 tidak membentuk tim verifikasi yang melakukan kroscek terhadap kebenaran data klaim yang diajukan pihak Angaksa Pura.
Talib meminta dan mendesak pihak Kejati agar kasus ini jangan dibuat terkesan jalan, sementara otak dari kasus ini tidak tersentuh. Publik pasti mengikuti seluruh proses yang terjadi dikasus ini.

“Seharusnya pihak Kejati sebaiknya segera menindaklanjuti temuan sebelumnya dengan menetapkan temuan baru. Kejati harus menunjukkan taringnya bukan sebaliknya terkesan diam dan membiarkan pelaku bebas berkeliaran,” paparnya.

Proyek pembebasan lahan Bandara diduga merugikan uang negara senilai Rp 317 miliar. Kerugian itu ditemukan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Sulsel.
Dalam kasus pembebaan lahan bandara Hasanuddin sudah menyeret sembilan nama tersangka bahkan sudah menjalani sidang di meja persidangan.
Diantara Sembilan orang tersebut yakni, eks Kepala BPN Kabupaten Maros, Andi Nuzulia, Hamka (Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah).

Kemudian Hartawan Tahir (Kasubsi Pendaftaran), Muhtar (Juru Ukur), dan Hijaz Zainuddin (Kasi Survey Pengukuran dan Penataan Kota).

Camat Mandai Maros, Machmud Osman, Kepala Desa Baji Mangai, Raba Nur; Kepala Dusun Bado bado, Rasyid dan seorang Kepala UPTD Maros, St Rabiah.

(Imansyah Rukka – koran sergap).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here