Desa Membangun !

0
179

Ciamis – Sergapreborn.id. terkait tema Desa Membangun, sesuai Program Nawacita Presiden Joko Widodo, dimana visi membangun negara dimulai dengan membangun dari Desa serentak diseluruh Indonesia. Langkah strategisnya adalah adanya payung hukum UU Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disertai PP, Permen, Perda sampai Perdes APBDes. Desa Membangun secara partisifatif swadaya masyarakat yang didukung oleh regulasi negara dan anggaran negara yang cukup besar.

Berikut keterangan wawancara (14/5/18) diruang kerjanya dengan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD), Krisna Gunawan, S.Sos. atas izin Kepala DPMD Kabupaten Ciamis (H. Lily Romli, S.H.,M.M)

Desa Membangun di Kabupaten Ciamis Tahun 2018 yang melalui DPMPD didanai oleh Tiga Sumber Anggaran Negara ;
1. APBN ( Dana Desa ) minimal Rp. 800 Juta/ Desa, untuk Infrastruktur Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. 2. APBD Provinsi Jawa Barat Bantuan Infrastruktur minimal Rp. 115 Juta/ Desa. 3. APBD Kabupaten Ciamis ADD  Alokasi Dana Desa minimal Rp. 400 Juta untuk Siltap (Penghasilan Tetap perangkat desa dan dana operasional)

DPMD sebagai Leading Sektor melakukan pembinaan berupa sosialisasi, memverifikasi proposal usulan pembangunan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan memverifikasi usulan pencarian keuangan ke Bank Jabar Banten selanjutnya cair langsung ke Rekening Desa masing-masing.

Pencairan Tahap Pertama sebelum Pelaksanaan Pembangunan 20 %, Tahap II 40% dan terakhir 40%. Pembinaan monev dan verifikasi bersama Kecamatan serta secara fungsional oleh Inspektorat. Secara Teknis Pemberdayaan Pendampingan Desa / Pendamping Lokal Desa yang pembinaan dan anggarannya dibantu langsung oleh pemerintah pusat, tidak dan bukan dari Anggaran yang digulirkan ke Desa. Jadi sifatnya profesional teknis.
Mengenai partisipasi masyarakat berupa budaya gotong royong kerja dan sumbangan berupa barang pada proyek tersebut adalah sifatnya nilai plus tambahan berupa volume ataupun kualitas. Jadi terpisah pertanggungjawaban proyek yang dari Anggaran Negara. Akan tetapi kualitas serta standard teknis tetap berlaku walau sifatnya swadaya partisipasi masyarakat,” Pungkas nya

( Heri Hernawan Sergap )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here